Makalah isd bab 5 all

Muhammad nur arfan

1ka37

Bab 5

Warga Negara dan Negara

Negara. Scara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat Negara merumuskan pengertian Negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 SM merumuskan Negara dalam bukunya Politica, yang sebutnya sebagai Negara polis, yang pada saat itu masih dipahami Negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu Negara disebut Negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut dalam pemusyawaratan (ecclesia). Oleh karena itu, menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya Negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

 

Konflik akan terjadi dimana-mana apabila dalam suatu Negara tidak mempunyai hokum atau tindakan bagi warga Negara yang sering berbuat onar atau kesalahan maka dari itu setiap Negara di dunia membentuk struktur dan juga suatu badan parelementer yang mengkhususkan dalam bidang hukuman bagi seseorang atau kasus tindakan pidan lainnya, banyak sekali yang meng artikan hukum.

 

Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisional, semua ini terjadi atas usul para masyarakat dan juga warga Negara yang mempunyai suatu nilai pandangan tentang hal hukum demi kenyamanan mereka tinggal di suatu wilayah.

Hukum pun tidak sembarang di buat atau di bentuk, hukum mempunyai asas tertentu yang mengijinkan warga Negara melakukan suatu aktifitas yang semuanya di dasarkan oleh hukum dan juga tidak boleh melanggar dari pernyataan tersebut apa bila dilanggar maka akan kena imbas sendiri akibatnya, semua warga Negara pun sudah setuju atas pernyataan tersebut maka disusun lah hukum oleh badan parlemen yang sudah di buat.

Perintah atau larangan itu harus di patuhi setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.

Indonesia maerupakan Negara yang bersifat demokrasi bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, embaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Dengan adanya demokrasi maka tersusunlah beberapa asas yaitu Undang undang, Kebiasaan, Keputusan keputusan hakim, Traktat mau tidak mau bagi warga Negara yang tinggal di suatu Negara harus mengikuti hukum tersebut dengan rasa nasionalisme, ukum tertutlis (ius scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (ius non scripta). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan alat tulis.. dengan perkataan lain istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah, namun istilah tertulis di sini dimaksudkan sebagai dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus (speciali rechtsvormende organen).

sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. sumber hukum dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi materiil dan formil, hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan peraturan memperoleh kekuatan hukum. hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.

Bila di suatu Negara hukum sudah terbentuk maka tinggal unsur dari sebuah Negara saja yang tinggal disusun berdarkan dengan pendapat-pendapat para ahli dan juga badan parlemen, memaksa agar peratura perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega, suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat, Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

Membuat pilihan di antara beberapa kemungkinan. Sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan merupakan konsep pokok dari politik dan menyangkut keputusan- keputusan yang diambil secara kolektif serta mengikat seluruh masyarakat. Keputusan – keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat maupun menyangkut kebijakan – kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih di antara beberapa alternative, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan – tujuan dan cara – cara untuk mencapai tujuan – tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula. Oleh karena itu diperlukan rencana yang mengikat dan dirumuskan sebagai kebijakan oleh pihak yang berwenang.

Hukum Undang undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang undangan, hukum  yang terletak pada kebiasaan atau adat, hukum  yang ditetapkan oleh Negara terbentuk karena putusan hakim pembagian dan penjatahan dari nilai – nilai dalam masyarakat. Seringkali pembagian ini tidak merata, sehingga menyebabkan konflik. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan atau yang penting dan ingin dimiliki oleh manusia.

 

Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, keadilan, dan sebagainya, dan juga bisa bersifat konkrit seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya.
Penduduk negara adalah semua orang yang pada suatu wktu mendiami wilayah negara mereka secara sosiologi lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam huungan ini diartikan sebagai sekumpuan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Waraga negara adalah seluruh indiidu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu,

Dalam Negara harus lah ada yang memimpin yang andil dalam menyejahterakan masyarakatnya demi majunya Negara tersebut, rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara

Rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara inilah warga Negara yang harus di lindugi oleh pemerintah

Merupakan salah satu unsur penting daripada Negara.Tanpa pemerintah Negara tidak ada yang mengaturr. Karena pemerintah adalah roda Negara, merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan desa tersebut inillah definisi dari sebuah pemerintahan

Menjadi warga Negara Indonesia haris memiliki berupa syarat syaratnya tertentu antara lain Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WarganegaraSyarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undangundang.

PASAL PASAL YANG TERCANTUM DALAM UUD 45 TENTANG

WARGA NEGARA

 

                                                               Pasal 26

(1).  Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai

Warganegara.

(2)    Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undangundang.

 

                                                            

 

 

 

                                                             Pasal 27

(1)    Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan

Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.

(2)    Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.

              

                                                              Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

 

UUD 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

 

Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam undang -undang sbb:

Pasal 27 ayat 1-3

Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap   negara.

Pasal 28 ayat A – J

Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 ayat 2

Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )

Pasal 30 ayat 1-5

Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan               rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya , Susunan dan  kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.

 

Pasal 31 ayat 1-5

Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan

Pasal 33 ayat 1-5

Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional..

Pasal 34 ayat 1-4

Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-philosophy/2116865-pengertian-negara/#ixzz1aVFg2j6T

Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/1943730-pengantar-hukum-indonesia/#ixzz1aVODiLNu

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2181189-pengertian-keputusan-dan-pengertian-kebijakan/#ixzz1aVOuUgmu

http://arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02/pembagian-hukum/

http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2166427-pengertian-pemerintah/

http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli/Penjelasan

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/unsur-unsur-negara/

http://anjuntadibgt40.blogspot.com/2010/12/pengertian-warga-negara-dan-sebutkan-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About arfanart

asik,bawel,ngeselin,agak pelit

Posted on November 11, 2011, in isd bab 5. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: